E‑Government
Dan
Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat
Pengertian
Di era reformasi ini,
kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting
diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat
dalam memperoleh informasi, selain itu juga membantu pemerintah dalam
memperoleh masukan dari masyarakat. Penggunaan teknologi informasi ini
membangun suatu sistem antara masyarakat dengan pemerintahan yang dikenal dengan
sebutan e-government. E-government adalah suatu bentuk sistem
baru yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta
layanan masyarakat secara online.
Pengertian lainnya yaitu sebuah
bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi
digital atau komputer, yang berbasis teknologi informasi.
E‑government ditujukan untuk digunakan
oleh agen teknologi pemerintah (seperti Wide Area Network, internet, dan
penggunaan komputer di alat telekomunikasi).
Untuk menerapkan e-government, suatu institusi pemerintah dapat membuat
sebuah situs (website) yang berisi informasi lengkap dan akurat mengenai
institusi mereka, baik yang bersifat interaktif maupun pasif yang isinya harus
dapat melayani seluruh lapisan masyarakat pengguna. Dengan e-government
diharapkan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pemerintahan,
dalam hal ini situs e-government harus bersifat interaktif (minimal ada alamat
e-mail yang secara teratur dibaca dan dibalas) agar masyarakat bisa
menyampaikan usulan, teguran, atau hal lainnya mengenai institusi yang
bersangkutan. Masyarakat juga bisa mengawasi jalannya institusi terkait dengan
melihat berbagai kegiatan institusi tersebut.
Pada intinya, E‑government
adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara
pemerintah dan pihak‑pihak yang lain.
Tujuan E-Government
Tujuan dari e-Government adalah:
1.
Memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan
publik dan untuk berinteraksi
dengan jajaran pemda
2.
Memperbaiki kepekaan dan respon pemda terhadap
kebutuhan warga
3.
Meningkatkan efisiensi,
efektivitas dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintahan
4.
Mendorong kerjasama antar
lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian
sosial
5.
Membentuk sistem manajemen dan proses kerja
yang lancar, transparan dan efisien antar lembaga pemerintah.
Manfaat E-Government
a. Pelayanan
jasa yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan 24 jam sehari, 7
hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya Kantor. Informasi dapat
dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor
pemerintahan selama terdapat jaringan internet.
b. Peningkatan
hubungan antara pernerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya
keterbukaan (transparansi) diharapkan dapat merubah hubungan antara berbagai
pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan
adanya rasa kecurigaan dan kekesalan dari semua pihak terhadap pemerintahan.
c. Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Contohnya data tentang
sekolah dapat ditampilkan secara on‑line dan digunakan oleh orang tua sebagai
referensi untuk memilih sekolah anaknya.
d. Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien. Contoh: koordinasi dapat dilakukan melalui e‑mail
atau bahkan tele‑conference (video conferencing).
Penerapan E-Government di
Indonesia
Berdasarkan
fakta yang ada pelaksanaan e-Government di Indonesia sebagian besar
barulah
pada tahap
publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi. Data
Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan
tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu
operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs
yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003).
Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa e-Government bukan hanya sekedar
publikasi situs oleh pemerintah.
Pemberian pelayanan sampai dengan
tahap full-electronic delivery service perlu diupayakan. Situs institusi
publik di Indonesia selain dapat diakses secara langsung dapat diakses melalui
entry point lembaga publik Indonesia www.indonesia.go.id yang merupakan portal
nasional Indonesia. Dari situs ini selain memperoleh informasi pengunjung juga
dapat mengakses secara langsung beberapa situs institusi publik dan media.
Beberapa contoh implementasi e-Government yang mendominasi di seluruh
dunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antar lain pendaftaran
kelahiran, pernikahan dan penggantian alamat, perhitungan pajak (pajak
penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis,
perizinan kendaraan dsb.
Hal‑hal
yang Perlu Diingat dalam Penerapan E‑Government
a.Komitmen
dan kesiapan dari pihak pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun dan
melaksanakan system E‑Government, serta membutuhkan dukungan dari pihak yang
terkait.
b.Tekad
dan kemauan dari pihak Pemda beserta seluruh jajarannya untuk memperbaiki
system administrasi (manual) yang ada saat ini.
c.Keterbukaan
dari pihak Pemda dan seluruh jajarannya untuk menerima dan mempelajari kemajuan
teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungannya
masing‑masing.
Strategi
Pengembangan E-goverment
1.
Strategi
pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta
terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan
kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau.
Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang
dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
2.
Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja
pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini,
pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar
dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
3.
Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi
secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan
dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal
pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen
dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing,
e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah
untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran
lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
4.
Strategi
keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri
telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah
adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis
e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya
dilayani oleh pemerintah.
5.
Strategi
kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah
maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy
masyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik
melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-government,
dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan,
pemantapan dan pemanfaatan.
Pemanfaatan
E-Government
E-government
juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari e-government adalah menciptakan
interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan
masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan
bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar
pemerintah (G2G-inter-agency relationship), Berikut penjelasannya :
a. Government
to citizens (G2C)
G2C
merupakan aplikasi pengembangan e-government yang paling umum, yaitu dimana
pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi
dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.
Tujuan utamanya untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui
kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau
pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari sepeti
Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi meraka yang berminat untuk
melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat
mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
b. Government
to Business (G2B)
G2B salah
satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan
bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan
sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entity bisnis
semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang
dimiliki oleh pemerintah. Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah
dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi
bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal
yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan
eektif dengan pihak swasta. Contohnya para perusahaan wajib pajak dapat dengan
mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang
harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet,
proses lelang proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta
dapat dlakukan melalui situs web mulai dari proses pengumuman sampai dengan
mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman
pemenang tender.
c. Government
to Government (G2G)
Meningkatnya
kebutuhan bagi Negara-negera untuk saling berkomunikasi secara lebih intens
dari hari kehari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata,
namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar entity-entiti negara
seperti pemerintah daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan
kegiatan pembangunan. Berbagai penerapan yang telah berlangsung seperti
hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan
situs web baik ditingkat Kementrian sampai pada Pemerintah daerah.
d. Government
to Employees (G2E)
Diperuntukkan
bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan
pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan masyarakat seperti
sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan meyakinkan
adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai
penunjang proses mutasi, rotasi dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem
asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah
terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik)
dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan) untuk
menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.
Pengembangan
E-government Dapat Dilaksanakan Melalui 4 (empat) Tingkatan :
a. Tingkat 1 –
Persiapan
1.
Pembuatan situs web sebagai media informasi dan
komunikasi pada setiap lembaga.
2. Sosialisasi situs web
untuk internal dan publik.
3. Pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia menuju penerapan e-government
4. Penyediaan sarana
akses publik antara lain dalam bentuk Multipurpose CommunityCenter (MCC), warung
dan kios internet dan lain-lain
5. Pengembangan motivasi kepemimpinan (e-leadership)
dan kesadaran akan pentingnya manfaat
e-government (awareness buliding).
6. Penyiapan peraturan
pendukung
b. Tingkat 2 – Pematangan
1. Pembuatan situs web
informasi publik yang bersifat interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (search engine), fasilitas tanya
jawab dan lain-
lain.
2. Pembuatan antar muka
keterhubungan dengan lembaga lain (hyperlink).
c. Tingkat 3 – Pemantapan
1. Pembuatan situs web yang
bersifat transaksi pelayanan publik.
2. Pembuatan penyatuan
penggunaan (interoperabilitas) aplikasi dan data dengan
lembaga lain
d. Tingkat 4 – Pemanfaatan
1. Pembuatan aplikasi untuk
pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government
to Consumers (G2C) yang terintegrasi.(Buku Panduan Penyelenggaran situs
Pemerintah Daerah, Depkominfo, 2003 ).
2. Pengembangan proses layanan e-government yang
efektif dan efisien
3. Penyempurnaan menuju
kualitas layanan terbaik (best practice).
Tantangan dan Hambatan Penerapan E-Government di
Indonesia
Jika dilihat dari keteranan di atas, tentunya sangat
diinginkan adanya E-Government di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi
hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Indonesia.
1.
Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring)
informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo
yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum
yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.
2.
Kultur mendokumentasi belum
lazim. Salah satu kesulitan
besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja).
Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga
menjadi bagian dari standar software engineering.
3.
Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru.
Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi
informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri.
Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari
e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering
dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.
4.
Infrastruktur yang belum
memadai dan mahal. Infrastruktur
telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai
daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran
listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah
juga belum menyiapkan pendanaan (budget)
untuk keperluan ini.
5.
Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi
jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah
dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau,
misalnya di perpustakaan umum (public
library). Di Indonesia hal ini dapat
dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.
Solusi Penerapan E-Government di Indonesia
Berikut beberapa
rekomendasi alternatif untuk memecahkan permasalahn hambatan-hambatan dalam
implementasi e-gov:
- Untuk hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaran situs web
pemda maka pemerintah pusat perlu membuat master plan dan grand
strategy e-gov yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan
pemerintah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya karena implementasi
membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep belaka.
Selain itu pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memikirkan
anggaran operasional serta anggaran pemeliharaan yang memadai. Oleh
karenanya perlu penekanan bagi pemerintah daerah untuk memasukkan anggaran
e-gov pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta menempatkan
program e-gov sebagai skala prioritas di dalam pembangunan daerahnya.
- Untuk mengatasi belum meratanya literacy masyarakat tentang penggunaan e-gov maka diperlukan
strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa tahapan yaitu ;
-
Tahapan sosialisasi yang
pertama adalah ditujukan kepada pimpinan lembaga pemerintah. Karena secara
kultur faktor pemimpin sangat memegang peranan dalam implementasi e-government. Banyak contoh keberhasilan
pelaksanaan e-gov di berbagai negara,
daerah atau kantor pemerintah disebabkan karena faktor skill dan kepedulian
manajemen para pemimpinnya.
-
Tahapan ke dua adalah
memberikan penekanan dalam sosialisasi e-government
di kalangan para pimpinan tentang manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan
ICT dalam tata pemerintahan. Baik itu dari segi politis, ekonomi, produktivitas
kerja pegawai dan juga omage di mata masyarakat.
-
Tahapan ke tiga, adalah
melibatkan semua bagian dalam lembaga pemerintah termasuk Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dalam merumuskan dan membuat rencana induk (masterplan)
pelaksanaan e-government daerah dan instansi. Keterlibatan DPR memiliki peran
penting dalam kesuksesan pembangunan e-gov
semua elemen pemerintahan harus terlibat di dalamnya
-
Tahapan ke tiga dalam
sosialisasi e-gov adalah memberikan brand awarness kepada para
masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan bentuk-bentuk layanan dalam e-gov.
Mengingat beragamnya status sosial dan ekonomi masyarakat maka yang pertama
diberikan penekanan sosialisasi adalah golongan masyarakat yang memiliki status
sosial ekonomi menengah ke atas terlebih dahulu, karena mereka lebih dekat
dengan teknologi internet dan konsep e-gov.
Selain itu cara ini juga akan mampu
menjadikan mereka untuk menjadi stimulan pendorong bagi golongan masyarakat lain tentang manfaat dan kegunaan e-gov.
Kesimpulan
E-government adalah suatu bentuk sistem baru yang mampu membantu pemerintah
dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat secara online.
E-government ini memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan juga untuk
masyarakat. Dengan adanya e‑Government, teknologi informasi dapat
dimanfaatkan semaksimal mungkin penggunaannya dalam system manajemen maupun
proses kerjanya.
Konsep dari e-government adalah menciptakan
interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dengan
masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dengan perusahaan bisnis
(G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency
relationship).
Dengan adanya e-government ini dapat membuat
kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena pelayanan kepemerintahan lebih
cepat, efisien dan efektif. Masyarakat tidak perlu lagi mengantri lama untuk
mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Pemerintah juga lebih dekat dengan
rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan
mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan
sehari-hari sepeti Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi meraka yang
berminat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertentu sehingga
pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang
sesuai.
DAFTAR PUSTAKA
http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/Tantangan%20egov.pdf
http://www.cert.or.id/~budi/articles/e-gov-makassar.doc
Tidak ada komentar:
Posting Komentar